Bea Cukai Tegaskan Peran Strategis dalam Evaluasi Investasi FTZ Bintan

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Fokus utama diskusi adalah penguatan tata kelola investasi melalui pemahaman regulasi, sistem perizinan, dan fasilitas yang tersedia bagi pelaku usaha di kawasan FTZ.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melalui Kepala Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus, Direktorat Fasilitas Bea dan Cukai, M. Solafudin, menyampaikan materi komprehensif terkait fungsi kepabeanan dalam mendukung kelancaran arus barang di FTZ. Penjelasan mencakup regulasi pemasukan dan pengeluaran barang, mekanisme perizinan, serta fasilitas fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, seperti pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Bea Cukai menegaskan bahwa peran kepabeanan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan dan investasi. Melalui sistem yang terintegrasi dan prosedur yang transparan, Bea Cukai berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan kondusif di kawasan FTZ.

Sementara itu, BKPM memaparkan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) sebagai upaya penyederhanaan proses perizinan investasi. Kementerian Pariwisata turut memberikan materi mengenai Sistem Informasi Sertifikasi Usaha Pariwisata, yang menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas sektor pariwisata di Bintan.

Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong optimalisasi fasilitas yang tersedia, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kepabeanan dan cukai dalam mendukung pertumbuhan investasi di kawasan FTZ Bintan.