Koordinasi Lintas Instansi untuk Stabilitas Pangan di Tanjungpinang

Rapat dipimpin langsung oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. Ia menyampaikan kondisi lapangan, termasuk distribusi yang tersendat dan perlunya intervensi kebijakan yang terkoordinasi.

Kapolresta Tanjungpinang, Hamam Wahyudi, yang turut hadir dalam rapat ini menekankan aspek pengawasan dan meyakinkan perwakilan dari ADIBAPOK Tanjungpinang yang hadir untuk mencegah adanya penimbunan dan memastikan distribusi berjalan tertib.

Dari sisi DJBC, Bea Cukai Tanjungpinang menyampaikan beberapa hal diantaranya:

🔹Perlu dipercepat distribusi bahan pokok lokal ke Tanjungpinang. Asosiasi Distributor di Tanjungpinang harus segera memasok bahan pokok dari Jawa, Sumatera atau daerah lainnya guna memastikan ketersediaan bahan pokok. Atas distribusi barang antarpulau seperti ini tidak perlu izin dari Bea Cukai.

🔹Terkait dengan distribusi bahan pokok dari Batam, mengingat Batam adalah FTZ maka perlu adanya izin dari Bea Cukai dan sudah dilakukan koordinasi dengan Bea Cukai Batam. Pada prinsipnya pengeluaran dari Batam ke Bintan atau Tanjungpinang dapat dilakukan setelah semua kewajiban kepabeanan dipenuhi termasuk pemenuhan persyaratan dari instansi terkait untuk barang asal impor.

Sinergi Pemkot, Polresta, ADIBAPOK, dan Bea Cukai diharapkan menjadi langkah nyata dalam memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia, distribusi lancar, dan ekonomi lokal tetap terjaga.